Jayapura, 6 Juni 2009.Tim Lobi Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) menggelar pertemuan koordinasi guna menyikapi pernyataan eksekutif maupun legislatif mengenai pembangunan pasar di tengah Kota Jayapura bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP). Pertemuan berlangsung di Kantor Keuskupan Jayapura, pada Jumat, 29 Mei 2009. Direktur SKP Keuskupan Jayapura selaku Koordinator Tim Lobi SOLPAP mengatakan pertemuan kali ini bertujuan menyikapi kesimpangsiuran pembangunan pasar bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua yang berjualan di Kota Jayapura. "Pokok permasalahan sekarang, ada pihak yang mengatakan anggaran pembangunan pasar bagi Mama-Mama telah dialokasikan, tetapi ada juga pihak yang mengatakan tidak dianggarkan bahkan tidak ada uang. Berkaitan dengan soal ini, apa yang harus kita lakukan?". Sementara itu, Mientje Roembiak, (Pokja Perempuan MRP) mengatakan pihaknya sudah lama berjuang supaya pasar bagi Mama-Mama Papua segera dibangun tetapi hingga saat ini belum terlaksana. "Menjelang akhir Desember 2008, kami empat orang dari MRP, tiga orang perwakilan Mama-Mama, Frederika Korain (SKP Jayapura) dan Ketua Pansus Pasar DPRP, Jan L. Ayomi melakukan pertemuan di Kantor DPRP. Pada waktu itu, saya langsung telepon Achmad Hatari dan menanyakan perihal dana/anggaran pembangunan pasar untuk Mama-Mama. Hatari menjawab bahwa dana telah dialokasikan, tetapi mengapa sekarang bilang tidak ada uang?", kata Mientje Roembiak. Berdasarkan fakta ketidakseriusan yang ditunjukkan oleh Pemerintah untuk segera membangun pasar, maka Miryam Ambolon, salah seorang anggota Pansus Pasar DPRP mengatakan kita harus mendorong Pansus Pasar DPRP terus bekerja karena Pansus memiliki kekuatan yang besar untuk meminta Pemerintah segera bangun pasar bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua di tengah Kota Jayapura. Pertemuan ini menghasilkan dua keputusan bersama yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu, 1) Melakukan pertemuan dengan Pansus Pasar DPRP dan meminta Pansus untuk menjalankan tugas koordinasinya mengundang Pemprov, Pemkot, Pansus Pasar dan Tim Lobi SOLPAP untuk duduk bersama ; 2) Melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu untuk dua hal; a) Meminta ketegasan Pemprov soal komitmen, terutama anggaran pembangunan pasar bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua; b) Meminta Gubernur menggunakan kewenangannya untuk mengatur pasar secara tertulis.
Pada pk 14.22 -15.10 WP dilakukan jumpa pers yang dipimpin langsung oleh Koordinator Tim Lobi SOLPAP, Br. Rudolf Kambayong ofm didampingi oleh Olga Hamadi (Kontras Papua), Mama Neli Pekey & Heronia Mur, (Perwakilan Mama-Mama Pedagang Asli Papua), Miryam Ambolon (Pansus Pasar DPRP), Manfred Naa, SH (Praktisi Hukum). Adapun isi tuntutan yang dikemukakan oleh Tim Lobi SOLPAP adalah sebagai berikut, 1. Alokasi anggaran bagi pembangunan pasar modern Mama-Mama Pedagang Asli Papua di Kota Jayapura, harus dimasukkan pada semester kedua tahun ini tanpa alasan apa pun. Mengingat koordinasi teknis antara Pemerintah Kota dan Pemprov telah usai sejak Walikota bersurat ke Pemprov. 2. Pasar harus dibangun modern dengan corak khas Papua dan berada di tengah-tengah kota Jayapura, seperti yang kami usulkan dalam beberapa kesempatan tatap muka dengan Pemprov, DPRP, dan Pemkot dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. 3. Pansus Pasar khusus untuk Mama-Mama Pedagang Asli Papua hendaknya bekerja secara sungguh-sungguh mengawasi dan rutin memonitor alokasi anggaran bagi pembangunan pasar Mama-Mama sampai pembangunan pasar terealisasi. 4. Pansus juga segera memfasilitasi pertemuan antara Pemkot dan Pemprov agar ada kejelasan mengenai rencana realisasi pembangunan pasar. 5. Supaya kinerja pemerintah lebih efektif dan tidak mengorbankan masyarakat lagi dengan alasan teknis birokrasi, sebaiknya mulai sekarang Pemprov membenahi sistem administrasi dan koordinasi internal agar memudahkan respon yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Pertemuan Tim Lobi SOLPAP dan konferensi pers diikuti oleh SKP Keuskupan Jayapura, Kontras Papua, KPKC Sinode GKI Tanah Papua, LP3A-Papua , Pokja Perempuan MRP, Pansus DPRP, KKRS STFT Fajar Timur, Front Pepera, UKM DEHALING Uncen, Praktisi Hukum, dan Perwakilan Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP).