SENTANI – Otonomi Khusus (Otsus) yang ditawarkan oleh permintah pusat untuk Papua dirasa mandul dan belum menjawab keinginan dan kebutuhan dasar masyarakat asli Papua di tingkat dasar, karena Otsus dianggap masih sebagai santapan kalangan atas dan tertentu saja.Dan tidak ada solusi yang lebih pas selain Papua melepaskan diri dari NKRI, karena dengan kemerdekaan mutlak itu maka masyarakat punya kewenangan penuh untuk mengatur, menentukan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri, apalagi dengan potensi yang melimpah, diyakini bisa menjadi satu peluang bahwa Papua mampu eksis sebagai negara ketimbang sebagai provinsi khusus.Demikian beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para masyarakat dan pentolan Dewan Adat Papua (DAP) pada acara dialog Kesbangpol Departemen Dalam Negeri bersama komponen masyarakat Papua yang berlangsung di Rumah Adat Papua di Sabron Sari kediaman Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboysembut pada Jumat (31/7) dengan tema ‘’Menjaring aspirasi masyarakat Papua dan mencari akar permasalahan menuju Papua zona damai’’. Pada dialog tersebut yang diawali oleh Pdt.Maksibe, dan Pdt.Waromi, kemudian dilanjutkan dengan lagu Indonesia raya dan ditutup dengan lagu Hai Tanahku Papua, meskipun hanya berlangsung singkat yaitu mulai pada pukul 10.45 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit, tapi semua unek-unek dan persoalan yang dihadapi masyarakat Papua selama ini disampaikan, termasuk keinginan mereka untuk melakukan dialog dengan pemerintah Indonesia yang tidak perna tercapai, dan keinginan untuk memisahkan diri dari bingkai NKRI yang diharapkan segera tercapai.Seperti yang disampaikan oleh Markus Haluk Wakil Sekretaris DAP mewakili Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboysembut yang khabarnya tengah menlakukan check up kesehatan, dalam sambutan awalnya bahwa berbagai persoalan terus terjadi di Papua, akar permasalahannya hanya ada empat poin diantaranya adalah sejarah, pelanggaran hak asasi manusai, diskriminasi dan ketidak adilan, dan marginalisasi.Terjadinya konflik dimana-mana seperti di Timika, di lapangan Kaysepo, di Waropen, yang mengakibatkan aparat keamanan meninggal sebanyak 10 orang, dan masyarakat Papua sebanyak 20 orang, belum lagi yang mengalami kekerasan pisik, penangkapan Ondoafi di Sentani, Aksi pengibaran Bintang Kejora yang terus terjadi baik sebelum tanggal 1 Juli maupun pada tanggal 1 Juli.Penggerebekan kantor DAP yang sampai saat ini masih ada kerusakan dimana-mana, pembunuhan Opinus yang sampai saat ini belum terungkap, dan masih banyak lagi, percikan-percikan halus bermunculan tuduhan kepada orang Papua bahwa yang melakukan adalah TPN/OPM, separatis, yang juga ketua Dewan Adat termasuk, menggambarkan bahwa seolah-olah ada konflik antara Papua dengan Pemerintah Indonesiua, namun semua pihak termasuk pemerintah tidak pernah memikirkan untuk duduk bersama mencari akar permasalahan tersebut apa yang harus dilakukan untuk menyeledaikan persoalan ini. Hadir dalam acara dialog yang dilaksanakan di kediaman Ketua DAP Forkorus Yaboisembut di Kampung Sabron Distrik Sentani dihadiri sekitar 50-an simpatisan dan anggota DAP, terlihat dalam acara tersebut Beberapa anggota Dewan Adat seperti Bernand Banundi sebagai perwakilan Dewan Adat Moy, Marten, Musa Waromi, Domunggus, Serapina Wangis, Terianus Yoku, Bernike Ayakeding."kami menginginkan pemisahan diri dari NKRI dengan baik-baik, dan siap membantu Indonesia membayar utang ke luar negeri, dan siap mengakomodir masyarakat non Papua yang ada di Papua sebagai masyarakat Papua", celetuk salah seorang anggota DAP yang mengaku bernama Frans dalam sesi dialog.Sedangkan Terianus Yoku selaku Presiden Nasional Konsoliasi Papua Barat meminta dihapuskan dan penghentian militeralisme dari Papua, begitupun dengan pejabat-pejabat yang ada sekarang, karena mereka hanya tinggal berjuang untuk mendapatkan jabatan yang tertinggi, dan perjuangan ini sampai kepada anggota DPRD, yang tujuannya hanya satu bagaimana mereka mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, dan mereka ini menimbulkan konfik di Papua, tidak perna berfikir bagaimana menyelesaikan persoalan yang sedang dialami masyarakat Papua.Untuk itu masyarakat Papua yang telah membentuk tim 100 untuk mengembalikan Otonomi Khusus ke Pemerintah Pusat, karena Otsus yang diberikan ke Papua karean adanya aspirasi masyarakat meminta merdeka, namun kenyataannya dilapangan bukan untuk masyarakat tapi dinikmati oleh pejabat di Papua, yang sebenarnya itu adalah OPM bukan masyarakat yang sering disebut-sebut selama ini.‘’Kami masyarakat yang tinggal di kampung, yang hanya hidup dari hasil kebun, jadi kami harus bekerja untuk mencari makan anak-anak kami, kami harus masuk hutan baru kami bisa makan, kami tidak perna memikirkan Otsus yang selama ini diributkan, memang kami dengar bahwa Otsus untuk ini, untuk itu tapi kami tidak perna merasakan itu,’’, Serapina Wangis yang mengaku sebagai perwakilan mama OPM dari KeeromUntuk itu Otsus bagi kami, telah kami masukkan ke dalam peti, dan kami kubur dalam-dalam dan kami anggap Otsus itu tidak ada, solusi bagi Papua hanya satu adalah merdeka. Karena persoalan Papua adalah persoalan politik maka harus diselesaikan dengan politik juga, untuk itu masyarakat Papua lewat kesempatan tersebut mengharapkan kepada dirjen Kesngpol untuk memfasilitas mereka bertemu dengan Presiden terpilih SBY, untuk berdialog baik nasional maupun internasional dengan menghadirkan pihak ketiga.Sementara oleh Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri Drs.Tandri Bali, SH, yang didampingi Direktur Penanganan Konfilk Depdagri Drs. Widianto, M.Si kepada wartawan yang ditemui seusia dialog mengatakan, pihaknya hanya sebatas mencari tahu akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Papua, untuk itu pada pertemuan tersebut, pihaknya tidak memberikan penjelasan dan tidak memberikan kesimpulan dari dialog tersebut.‘’intinya kami hanya mendengar apa keluhan mereka dan apa yang dialami, buktinya apa yang daialami, apa yang dirasakan diutarakan semua, hasil dari dialog ini akan saya teruskan ke Mendagri sebagai atasan saya,’’ terangnyaHal yang sama juga dikemukakan oleh Markus Haluk, sangat menyambut baik kedatangan dirjen Kesbangpol Depdagri ini, karena selama ini masyarakat Papua, ingin berdialog dengan Pemerintah Pusat, namun tidak perna satu pun pemerintah yang mendengar aspirasi masyarakat tersebut.Karena persoalan yang dihadapi masyarakat selama ini yaitu ketidak adilan, pelanggaran ham, kekagagalan Otsus, mereka ingin menyampaikan hal ini tapi mereka tidak tahu mau kemana, untuk itu masyarakat Papua merindukan dialog, baik nasional maupun internasional, seperti ke PBB, Afrika, dan Belanda.‘’Sangat baik, mereka datang mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat Papua, akan tetapi jika nanti setelah mereka pulang dan ada lagi yang datang untuk berdialog dengan kami, kami tidak terima,’’ tegas Markus. (iim) Ditulis oleh Bintangpapua.com Kamis, 06 Agustus 2009 07:32